ruraltelecon.org – Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) menggagalkan jadwal rapat pleno dengan jadwal legitimasi koreksi Undang-Undang Pemilihan kepala daerah, Kamis (22\/8\/2024).<\/p>\n
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat tidak bisa diadakan karena rapat tidak penuhi kuorum.<\/p>\n
“Sesuai tatib yang berada di DPR jika rapat-rapat pleno itu harus penuhi ketentuan peraturan, sesudah diskors sampai 20 menit barusan peserta rapat tidak penuhi kuorum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.<\/p>\n
“Hingga rapat tidak dapat dilaksanakan,” tutur Dasco meneruskan.<\/p>\n
Dia menjelaskan, karena kuorum tidak tercukupi, legitimasi koreksi UU Pemilihan kepala daerah juga batal dilakukan.<\/p>\n
“Penerapan koreksi UU Pemilihan kepala daerah automatis tidak dapat ditetapkan,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut.<\/p>\n
Nantinya, DPR akan menetapkan koreksi UU Pemilihan kepala daerah pada Kamis ini hari.<\/p>\n
DPR dan pemerintahan sudah setuju untuk bawa koreksi UU Pemilihan kepala daerah di pertemuan kerja Tubuh Legislasi DPR pada Rabu (22\/8\/2024) tempo hari.<\/p>\n
Pada dasarnya, koreksi ini membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan tingkat batasan penyalonan Pemilihan kepala daerah sampai persyaratan umur calon kepala wilayah.<\/p>\n
Pertama, Baleg menyiasati Keputusan MK Nomor 60\/PUU-XXII\/2024, yang longgarkan tingkat batasan (threshold) penyalonan kepala wilayah untuk semuanya parpol peserta pemilu.<\/p>\n
Baleg menyiasatinya dengan membuat kelonggaran threshold itu cuma diberlakukan untuk parpol yang tidak punyai bangku DPRD.<\/p>\n
Threshold 20 % bangku DPRD atau 25 % suara resmi pileg masih tetap diterapkan untuk partai-partai politik yang mempunyai bangku parlemen. Baleg menyiasati Keputusan MK Nomor 70\/PUU-XXII\/2024 masalah umur calon kepala wilayah.<\/p>\n
Baleg masih tetap berdasar pada keputusan Mahkamah Agung, jika umur dihitung saat pengukuhan, bukan saat penyalonan seperti yang diputuskan MK.<\/p>\n
Koreksi UU Pemilihan kepala daerah itu minimal berimplikasi pada dua hal.<\/p>\n
Pertama, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dapat maju sebagai calon gubernur\/wagub karena penuhi persyaratan umur yang ditata dalam koreksi UU Pemilihan kepala daerah.<\/p>\n
Ke-2 , PDI-P terancam tidak memperoleh ticket untuk mencalonkan gubernur dan wagub Jakarta karena pencapaian bangku di DPRD Jakarta tidaklah cukup, dan parpol lain telah mengumumkan support ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ruraltelecon.org – Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) menggagalkan jadwal rapat pleno dengan jadwal legitimasi koreksi Undang-Undang Pemilihan kepala daerah, Kamis (22\/8\/2024). Wakil Ketua DPR Sufmi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":97,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,4,7,1],"tags":[],"class_list":["post-96","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-popular","category-trending","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n